Indonesia telah memperoleh pendanaan berbasis hasil (Results-Based Payment/RBP) sebesar USD 103,8 juta (sekitar Rp1,7 triliun) dari GCF untuk emisi 20,25 juta ton CO₂e yang berhasil dikurangi periode 2014–2016
Menteri Kehutanan memperkirakan potensi perdagangan karbon sektor kehutanan di 2025 mencapai 26,5 juta ton CO₂, dengan nilai transaksi antara Rp1,6 triliun hingga Rp3,2 triliun per tahun
Pada skema awal, pelaku usaha hutan seperti PBPH dan Perhutanan Sosial memiliki potensi serapan dan harga berbeda—misalnya PBPH: 20–58 ton CO₂/ha (USD 5–10/ton), Perhutanan Sosial: hingga 100 ton CO₂/ha (EUR 30/ton)
Sesuai Perpres 98 Tahun 2021, Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon mencakup 4 mekanisme:
# setidaknya dari sektor kehutanan, kita sudah ada Result-based Payment (RBP) / Result-Based Contribution (RBC), yang akan dibuka adalah Perdagangan karbon (baik pasar karbon domestik maupun internasional)
Inventory
Baseline
Dalam menghadapi tantangan krisis iklim, sektor kehutanan Indonesia memegang peranan strategis sebagai kontributor utama pencapaian target penurunan emisi GRK nasional, yaitu 31,89% secara mandiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030 (Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022). Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan pembiayaan yang besar melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pemanfaatan NEK menjadi strategi penting untuk mendorong peran aktor non-pemerintah (non-state actors) dan pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan iklim yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Berikut adalah beberapa capaian NDC (Nationally Determined Contribution) khususnya di sektor kehutanan (FOLU/REDD+) di Indonesia
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta (12/08/2025), secara resmi melaksanakan Kick-Off Meeting penyusunan Concept Note dan Funding Proposal untuk pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) REDD+ Result-Based Payment (RBP) tahap kedua.
Kementerian Kehutanan mendorong Papua menjadi provinsi percontohan implementasi Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, agenda nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan.
Staf Ahli Menteri Kehutanan, Haruni Krisnawati, mengungkapkan bahwa program Forestry and Other Land Use (FOLU) akan mendorong transisi ekonomi hijau.